Komisi I Dewan Pewakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 22-25 April 2012, telah melakukan Kunjungan Kerja ke Jerman. Delegasi menggunakan anggaran perjalanan sesuai dengan satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI sebesar $ 114.873 atau Sekitar Rp. 1.033.857.000.

Perincian yang digunakan Anggota Dewan sebagai berikut  Tiket per orang $ 7.342 dan uang saku per orang $ 3.101. “Anggaran Perjalanan 11 Delegasi Anggota Komisi I ke Jerman, Tiket sebesar $ 80.762 dan Uang Saku $ 34.111,” Papar Wakil Ketua Komisi I Hayono Isman, dalam Konferensi Pers, Senin (7/5).

Tujuan kunjungan tersebut, utamanya adalah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah dan APBN di Perwakilan RI Jerman, serta meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral dengan Jerman melalui pendekatan Parliament to Parliament.

Disamping itu, berkaitan dengan Ruang Lingkup Komisi I DPR RI di bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI tengah berupaya untuk mendukung sekaligus mendorong realisasi visi pembangunan kekuatan pertahanan nasional yang didukung oleh profesionalisme prajurit TNI modernisasi Alutsista, serta kemandirian Alutsista melalui pemanfaatan dan pemberdayaan industri strategis nasional untuk pertahanan. Dalam hubungan ini, Komisi I DPR RI juga perlu mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerjasama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat, termasuk dalam hal ini kunjungan Komisi I DPR RI ke Jerman.

Untuk itu, Komisi I DPR RI pertemuan dengan Mr. Frank Haun, Presiden dan CEO KMW dan Mr. Christian Goettfert, Managing Director KMW, di Kraus Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, Pabrik MBT Leopard, Munich. Hal ini, karena Komisi I memandang perlu mengadakan intensifikasi dan diversifikasi kerjasama militer RI dengan berbagai negara-negara sahabat, dalam hal ini dengan Republik Federal Jerman (RFJ) yang dikenal sebagai salah satu produsen alutsista yang maju di kawasan Eropa.

Pada kesempatan ini, Komisi I DPR RI memberikan penjelasan membicarakan penjajakan pembelian tank Leopard dan perjanjian transfer of technology (ToT) sebagai bagian dari rencana kontrak pembelian tersebut.

Komisi I juga mengadakan pertemuan Rapat Dengar Pendapat dengan Dubes RI, Dr. Eddy Pratomo, Konjen RI Frankfurt, Damos Dumoli Agusman, Konjen RI Hamburg, Marina Estella Anwar Bey, dan Seluruh Staf KBRI di Berlin.

DPR RI mendukung rencana KBRI dalam membangun gedung KBRI di Berlin yang lokasinya dekat dengan Kedutaan Jepang, mengingat lokasi KBRI Berlin saat ini berada di sebelah hostel serta dekat dengan penjara wanita. Hal ini dirasa kurang representatif sebagai kantor Perwakilan RI di Berlin. Kondisi gedung yang membaur dengan lingkungan sekitar, menyulitkan upaya pengamanan gedung dan staf KBRI Berlin, serta rawan penyadapan.

Dubes RI di Berlin Dr. Eddy Pratomo mengatakan bahwa kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Jerman penting karena tahun ini adalah peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jerman.

Kedua negara sepakat untuk membentuk suatu Kemitraan yang mencakup berbagai bidang kerja sama, termasuk kemitraan antar Parlemen kedua negara. "Menurut rencana dokumen Kemitraan ini akan diluncurkan saat kunjungan Kanselir Angela Merkel ke Indonesia, pertengahan tahun 2012," kata Eddy Pratomo

Di Jerman, Komisi I berkesempatan untuk bertemu dengan Juru Bicara Luar Negeri Fraksi CDU/CSU (Koalisi Partai Berkuasa Jerman), Berlin, Hon. Mr. Philipp Misfelder, MdB, dan Ketua Komisi Pertahanan Parlemen Jerman, Hon. Mrs. Susane Kastner, MdB.

Pada pertemuan itu, Ketua Delegasi menginformasikan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan reformasi TNI serta profesionalitas TNI setelah era reformasi kepada Parlemen. Selain itu, Delegasi meminta penjelasan tentang proses pembelian Tank Leopard dan apabila ada hambatannya.

Seperti diketahui dalam waktu dekat, Komisi I DPR RI akan segera mengesahkan Undang-Undang tentang Industri Pertahanan dimana dalam UU tersebut jelas diatur bahwa setiap pengadaan Alustista dari luar negeri harus memenuhi syarat-syarat untuk pelibatan Industri Pertahanan dalam negeri, adanya kepastian terhadap proses Transfer of Technology, serta jika dimungkinkan membentuk Joint Ventura dengan BUMNIP.

Undangan IMWU

Sekembali kunjungan dari Jerman, Wakil Ketua Komisi I berkesempatan pula menghadiri undangan Indonesia Migrant Worker Union (IMWU) di Den Haag, Belanda. Dimana Hayono Isman didampingi oleh Duta Besar RI untuk Belanda, Retno L.P. Marsudi dan Atase Imigrasi RI dilakukan atas undangan dari pihak IMWU.

dalam kesempatan tersebut para pekerja migran Indonesia menyampaikan permasalahan yang dihadapi berupa penipuan oleh agen perjalanannya sehingga dianggap sebagai pekerja illegal, selain itu pula meminta agar SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) sebagai identitas diri pekerja diganti dengan paspor.

Menanggapi hal tersebut, Hayono Isman menyarankan kepada Atase Imigrsi RI untuk secepatnya melaporkan Kementerian Hukum dan HAM RI untuk di ubah aturannya agar para pekerja migran mendapat paspor yang legal dan tidak dapat dikategorikan kriminal, dan mereka ingin mencari pekerjaan layak, sehingga para pekerja migran Indonesia berhak mendapat paspor.

Selain pertemuan dengan pekerja migran di Den Haag, Wakil Ketua juga melakukan pertemuan dengan beberapa Anggota Parlemen Belanda, dalam kesempatan tersebut Hayono Isman meminta dukungan dari Parlemen Belanda terhadap keberadaan pekerja Indonesia di Belanda.

Lebih lanjut, Anggota Parlemen Belanda menyampaikan keinginannya untuk dapat berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat guna mempererat hubungan kedua negara yang sempat terganggu karena batalnya Kunjungan Presiden RI ke Belanda beberapa waktu lalu.(as) foto:wy/parle